KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tulisan yang berjudul “Perusahaan yang Pailit dan Penyebabnya (Hutang & Pemegang saham yang keluar)”.

Penulisan tulisan ini adalah berdasarkan beberapa referensi yang merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah softskill “Teori Organisasi” di Universitas Gunadarma tercinta .

Dalam Penulisan tulisan ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan tulisan ini.

Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai, Amiin.

 
Latar Belakang 
 
Kata “pailit” berasal dari bahasa Prancis; failite yang berarti kemacetan pembayaran yang dapat diartikan Kepailitan adalah suatu keadaan yang acap kali dialami oleh perusahaan-perusahaan. Masalah kepailitan tentunya tidak pernah lepas dengan masalah utang-piutang. Dikatakan perusahaan pailit apabila perusahaan tidak mampu membayar utangnya terhadap perusahaan (kreditor) yang telah memberikan pinjaman kepada perusahaan pailit. Perusahaan yang pailit kita sebut sebagai debitor. Tentunya ada syarat-syarat khusus dalam mengajukan kasus kepailitan di dalam suatu perusahaan. Berikut sedikit penjelasan mengenai apa itu pailit dan pihak-pihak yang dipailitkan berdasakan Pasal 1 butir (1). (2), (3), dan (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 :
  1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
  3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
  4. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan

Contoh Kasus :

VIVAnews - Komisi IX DPR akan membentuk tim yang bertugas menyelesaikan kasus pailit Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) khususnya yang berkaitan dengan persoalan nasib tenaga kerja. Itulah salah satu hasil rapat dengar pendapat umum Komisi IX dengan perwakilan Serikat Pekerja TPI.

“Nantinya tim ini juga akan mengundang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membicarakan persoalan tenaga kerja di TPI,” kata anggota DPR dari PDIP Nursuhud saat Rapat Kerja dengan Ketua Serikat Pekerja TPI Marah Bangun, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 2 November 2009.

Dalam RDPU yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz, di Gedung Nusantara I itu, Nursuhud menjelaskan selama ini proses advokasi terkait persoalan tenaga kerja selalu gagal karena tidak adanya konsistensi dalam menyelesaikan persoalan ini. “Karena itu para serikat kerja harus membangun langkah-langkah sistemik dengan serikat pekerja lainnya,” ujarnya.

Erwin Tunggul Setiawan (F-PDIP) menegaskan Komisi IX DPR harus segera mengadakan Rapat dengan Depnakertrans terkait persoalan tenaga kerja yang terancam pailit. “Apabila tidak tercapai pemerintah harus bertanggung jawab terhadap persoalan, karena itu kita mendukung adanya mediasa antara Pekerja dengan Pengusaha,” katanya.

Sementara Gandung Pardiman (F-PG)mengatakan, DPR akan mengawal kasus ini sampai tuntas jika perlu kita akan mengundang pihak terkait persoalan tenaga kerja ini.

Rieke Diah Pitaloka dari PDIP menilai berdasarkan peraturan KPI apabila TPI dinyatakan Pailit maka ijin siaran tidak serta merta dicabut tetapi kembali kepada negara. “Jadi selama negara tidak mencabut ijin TPI maka TPI tetap ada,” katanya.

Berdasarkan UU Tenaga Kerja, paparnya, apabila terjadi pailit maka nasib karyawan harus diutamakan. “Ini semua ada jaminan dari negara terhadap nasib buruh,” katanya. Rieke menambahkan, apabila terjadi pailit maka perlu dipertimbangkan disusunnya regulasi bersama yang mengatur persoalan Pailit sehingga nasib karyawan TPI tetap menjadi prioritas.

Ketua Serikat Pekerja TPI Marah Bangun menilai upaya mempailitkan TPI melanggar UU Ketenagakerjaan dan UU perselisihan hubungan industrial serta mengingkari UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU penyiaran. “Jadi dengan demikian yang dilanggar bukan hanya hak pekerja juga masyarakat penonton TPI berjumlah 4 juta orang dalam memperoleh informasi, pengetahuan dan hiburan,” ujarnya.

• VIVAnews 

About these ads